Pengamat: Kopdes Merah Putih Bukan Koperasi Sejati

MajalahPIP.com, JAKARTA – Pengamat kebijakan publik Gigin Praginanto menilai Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih bukan koperasi sejati.
Program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut dinilai mengabaikan prinsip dasar koperasi yang berorientasi pada kepentingan anggota.
“Kopdes Merah Putih bukan koperasi karena mengabaikan prinsip dasar koperasi yang berbasis pada kepentingan bersama para anggotanya,” tulisnya di akun X pribadinya, dikutip Senin (17/8/2026).
Menurut Gigin, penggunaan nama koperasi dinilai hanya menjadi kedok untuk agenda tertentu. Ia menyebut terdapat kepentingan politik dan bisnis pribadi sejumlah pejabat di balik program tersebut.
“Kopdes mencatut nama koperasi untuk menyembunyikan agenda politik dan bisnis pribadi para pejabat,” tandasnya.
Target 30.000 Koperasi Beroperasi
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan 30.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) beroperasi optimal.
Hal itu disampaikan Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI pada Jumat (14/8/2026).
“Target kita 30.000 koperasi beroperasi optimal pada akhir 2026, ini target. Kita cantumkan target kita tinggi,” ujar Prabowo.
Prabowo menjelaskan, koperasi desa memiliki sejumlah peran dalam memperkuat perekonomian masyarakat. Salah satunya menjadi offtaker atau pembeli siaga bagi hasil pertanian dan perikanan masyarakat setempat.
Menurut Prabowo, koperasi juga akan memiliki sarana angkutan sendiri untuk mendukung aktivitas tersebut.
“Koperasi bisa jadi offtaker, pembeli hasil pertanian dan perikanan setempat, sudah punya angkutannya sendiri. Ini juga saya kira pertama kali dalam sejarah RI koperasi diorganisir, dibantu dan dilengkapi oleh angkutannya sendiri. Tidak ada lagi nanti panen yang rusak karena tidak ada yang mau beli, karena tidak ada truk yang bisa mengambil panen tersebut. Mangga yang rusak, rambutan rusak, wortel rusak, insyaallah ini bisa bantu rakyat kita,” katanya.
Target tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mengoptimalkan peran KDKMP dalam mendukung kegiatan ekonomi masyarakat desa.
Di sisi lain, penilaian Gigin menunjukkan adanya kritik terhadap konsep dan pelaksanaan program Kopdes Merah Putih.
Perbedaan pandangan tersebut menempatkan prinsip dasar koperasi sebagai salah satu isu dalam pengembangan KDKMP. (sbh)

.jpeg)


