Kuota Solar Nelayan Muara Angke Cuma 8.000 KL, IKPI Soroti Ketimpangan

MajalahPIP.com, JAKARTA – Nelayan Muara Angke, Jakarta Utara, mengeluhkan sulitnya memperoleh pasokan solar untuk melaut akibat terbatasnya kuota bahan bakar minyak (BBM).

Keluhan itu disampaikan anggota Koperasi Perikanan Mina Jaya dan diteruskan kepada Induk Koperasi Perikanan Indonesia (IKPI).

Permasalahan utama terletak pada terbatasnya alokasi BBM untuk SPBN Koperasi Perikanan Mina Jaya.

Dalam setahun, koperasi tersebut hanya memperoleh alokasi sekitar 8.000 kiloliter (KL) solar. Padahal, kebutuhan ideal nelayan mencapai sekitar 20.000 KL setiap tahun.

 

Tambahan alokasi dinilai penting untuk mengurangi panjangnya antrean kapal yang hendak mengisi BBM sebelum melaut.

Ketua Umum IKPI Nurodi, SE menyayangkan perbedaan alokasi BBM bagi koperasi di kawasan Muara Angke.

Menurutnya, penyaluran BBM nelayan di wilayah tersebut dilakukan melalui dua koperasi dengan alokasi berbeda.

Koperasi Perikanan Mina Jaya, yang beranggotakan nelayan Muara Angke, hanya memperoleh alokasi 8.000 KL. Sementara koperasi lain yang disebut tidak memiliki anggota nelayan Muara Angke memperoleh alokasi mencapai 55.000 KL.

“Ini mengusik rasa keadilan anggota kami disana, mereka harus antri mendapatkan BBM dari koperasi mereka karena alokasi yang terbatas hanya 8.000 KL, sementara koperasi lain yang tidak memiliki anggota nelayan mendapatkan alokasi sebanyak 55.000 KL” ujarnya, Jumat (11/9/2026).

IKPI Pertanyakan Ketimpangan Alokasi BBM

Nurodi menilai perbedaan alokasi tersebut tidak sejalan dengan upaya penguatan koperasi pada sentra ekonomi masyarakat.

Ia menyinggung program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program tersebut, menurutnya, berfokus pada peningkatan kapasitas dan kualitas koperasi di berbagai sentra ekonomi masyarakat.

Nurodi mempertanyakan alasan koperasi dengan anggota nonnelayan memperoleh alokasi BBM lebih besar. Sementara itu, koperasi yang secara langsung melayani kebutuhan nelayan justru mendapat alokasi jauh lebih kecil.

“Agak aneh pertamina lebih mengutamkan koperasi yang tidak beranggotakan nelayan diberikan jatah BBM yang tinggi, sementara koperasi yang nyata-nyata mengurusi nelayan dalam melakukan akfititasnya malah diberi alokasi yang sangat minimalis”. Tambah nurodi yang juga ketua komite Maritim Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN) tersebut.

Ia meminta adanya evaluasi terhadap kebijakan alokasi BBM bagi nelayan melalui koperasi.

Menurut Nurodi, Koperasi Perikanan Mina Jaya perlu memperoleh tambahan alokasi agar kebutuhan anggotanya dapat terpenuhi.

“Ini salah kaprah, pertamina dan atau Lembaga lain yang mengurusi BBM wajib menaikan alokasi BBM nelayan melalaui Koperasi Mina Jaya agar ada keadilan, kami berharap pertamina segera merespon keluhan tersebut” lanjutnya.

Soroti Dugaan Penyaluran BBM Subsidi

Selain ketimpangan alokasi, IKPI juga menyoroti besarnya kuota yang diberikan kepada koperasi lain di Muara Angke. Koperasi tersebut disebut memperoleh alokasi sekitar 55.000 KL BBM.

Besarnya alokasi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai penyaluran dan penggunaan BBM bersubsidi.

Nurodi menduga perlu dilakukan pengawasan untuk memastikan BBM benar-benar diterima pihak yang berhak.

Ia menyinggung kemungkinan BBM tersebut diserap pemilik kapal berukuran di atas 30 gross tonnage (GT).

Menurut Nurodi, kapal dengan ukuran tersebut tidak diperbolehkan menggunakan BBM bersubsidi.

Ia meminta Pertamina dan lembaga terkait memastikan penyaluran BBM subsidi berjalan tepat sasaran.

Penyaluran subsidi yang sesuai sasaran dinilai penting untuk mencegah kebocoran anggaran negara.

Hingga berita ini diturunkan, antrean kapal nelayan di SPBN Koperasi Perikanan Mina Jaya masih berlangsung.

Para nelayan menunggu giliran untuk mendapatkan pasokan BBM sebelum berangkat melaut.

IKPI berharap keluhan tersebut segera mendapat respons dari pihak terkait.

Tambahan alokasi BBM dinilai mendesak untuk mengurangi antrean dan mendukung aktivitas nelayan Muara Angke.

Koperasi Perikanan Mina Jaya membutuhkan pasokan yang lebih besar agar pelayanan kepada anggotanya dapat berjalan lancar. (MajalahPIP)