Pemerintah Dorong Bahan Pangan Program MBG Dipasok Koperasi
MajalahPIP.com, JAKARTA – Pemerintah mendorong pemenuhan kebutuhan bahan pangan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui koperasi desa, koperasi nelayan, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), peternak, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Kebijakan ini diharapkan tidak hanya menjamin ketersediaan pasokan pangan bagi program tersebut, tetapi juga memperkuat ekonomi desa melalui pemanfaatan potensi lokal.
Langkah tersebut menjadi bagian dari integrasi Program MBG dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Melalui skema ini, pemerintah ingin memastikan manfaat anggaran program tidak hanya dirasakan penerima manfaat, tetapi juga menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat di daerah.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, Program MBG dan KDKMP dirancang saling terintegrasi agar manfaat ekonomi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di desa.
.jpeg)
“Kebutuhan bahan pangan bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akan dipenuhi melalui koperasi desa, termasuk pasokan ikan dan komoditas pangan lainnya yang dihasilkan masyarakat,” ujar Zulkifli.
Ia menegaskan, SPPG perlu memprioritaskan pembelian bahan pangan dari pelaku usaha yang berada di desa. Menurut dia, kebutuhan pangan Program MBG tidak seharusnya seluruhnya dipenuhi oleh distributor besar.
“SPPG harus membeli dari koperasi desa, koperasi nelayan, BUMDes, atau usaha yang ada di desa itu dan tidak boleh semuanya dibeli dari distributor besar,” katanya.
Zulkifli menjelaskan, pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Koperasi Nelayan Merah Putih, serta berbagai usaha desa merupakan strategi pemerintah untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai daerah.
“Harus ada pusat pertumbuhan ekonomi di desa-desa. Karena itu dibentuk Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Nelayan Merah Putih, dan usaha-usaha desa lainnya agar rakyat ikut menikmati pembangunan,” ujarnya.
Melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, koperasi, BUMDes, dan UMKM dalam rantai pasok Program MBG, pemerintah berharap anggaran yang digelontorkan dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih luas. Ketersediaan kebutuhan pangan secara berkelanjutan bagi SPPG juga diharapkan menciptakan kepastian pasar bagi produk lokal, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan sektor produktif di desa.
Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengatakan pemerintah akan memprioritaskan pelaksanaan Program MBG di daerah dengan prevalensi stunting yang tinggi.
“Kami akan memprioritaskan. Berdasarkan data ini, kita cek dapur yang sudah dibangun, segera kami bisa operasionalkan,” ujar Sudaryono.
Menurut dia, percepatan operasional SPPG di wilayah prioritas diharapkan dapat mempercepat penurunan angka stunting sekaligus memastikan manfaat Program MBG menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan.
Melalui penguatan ekonomi desa dan intervensi gizi yang lebih tepat sasaran, Program MBG diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045. (sbh)
