Pemprov Riau Dorong Pengusaha Kakap Gandeng Koperasi Disabilitas

MajalahPIP.com, RIAU – Pemerintah Provinsi Riau mendorong pelaku usaha besar menggandeng UMKM, termasuk kelompok penyandang disabilitas.

Kemitraan tersebut diharapkan membuka akses pasar, permodalan, dan pengembangan kapasitas usaha bagi pelaku UMKM.

Kepala DPMPTSP Provinsi Riau Vera Angelika mengatakan kemitraan menjadi salah satu upaya memperkuat koperasi disabilitas.

Menurutnya, penyandang disabilitas memiliki berbagai potensi usaha yang dapat dikembangkan. Salah satunya adalah produksi batik yang dilakukan kelompok tunanetra.

 

“Tidak hanya pelaku usaha yang sifatnya menengah saja, tapi lebih kepada yang kecil dan mikro. Juga kepada pelaku usaha kecil yang disabilitas,” ujar Vera, Sabtu (15/8/2026).

Vera mengatakan pelaku usaha besar dapat membantu pembiayaan dan pengembangan usaha kecil di sekitarnya. Pola kemitraan tersebut dinilai dapat membangun ekosistem usaha yang lebih inklusif.

Selain itu, kemitraan dapat memberikan kesempatan penyandang disabilitas mengembangkan produk secara berkelanjutan.

Koperasi Disabilitas Miliki 200 Anggota

Upaya penguatan ekonomi disabilitas juga dilakukan melalui Koperasi Insan Berguna Nusantara. Ketua Koperasi Insan Berguna Nusantara Fenty mengatakan koperasi tersebut baru dibentuk dan memiliki sekitar 200 anggota.

Koperasi diarahkan menjadi pusat kegiatan ekonomi bagi para anggotanya. Sejumlah kegiatan usaha telah dikembangkan melalui koperasi tersebut. Usaha yang dijalankan antara lain bengkel, menjahit, dan pembuatan berbagai kerajinan tangan.

Fenty mengatakan koperasi terbuka bagi masyarakat umum, termasuk penyandang disabilitas dan non-disabilitas. Namun, penyandang disabilitas menjadi kelompok yang mendapatkan prioritas dalam koperasi tersebut.

“Semua masyarakat disabilitas maupun non-disabilitas. Prioritasnya memang penyandang disabilitas, dengan semua jenis disabilitas,” kata Fenty.

Dorong Pelatihan dan Akses Permodalan

Fenty berharap koperasi tidak sekadar menjadi wadah berkumpul bagi para anggotanya. Menurutnya, koperasi harus memberikan manfaat nyata melalui pengembangan kegiatan usaha.

Karena itu, ia mendorong pelatihan peningkatan kapasitas bagi anggota koperasi. Fasilitasi akses permodalan juga dinilai penting untuk mendukung keberlanjutan usaha anggota.

Dukungan tersebut diperlukan agar anggota mampu mengembangkan usaha secara mandiri dan berkelanjutan.

“Koperasi ini tidak hanya sekadar nama, tapi betul-betul meningkatkan keberadaan anggotanya, yang utama UMKM,” ujarnya.

Kemitraan antara perusahaan besar dan UMKM disabilitas diharapkan terus diperluas di Riau. Kolaborasi tersebut dapat memperkuat akses pasar dan permodalan bagi penyandang disabilitas.

Langkah tersebut juga diharapkan meningkatkan kapasitas usaha serta kemandirian ekonomi kelompok disabilitas. (MajalahPIP)