New York Bangun Kopdes Ala Amerika, Diskon Pangan Capai 30 Persen

MajalahPIP.com – Pemerintah Kota New York menggelontorkan anggaran modal sebesar USD70 juta atau sekitar Rp1,2 triliun untuk membangun jaringan toko grosir bersubsidi bernama New York Groceries di lima wilayah kota.

Program pangan publik ini digadang-gadang menjadi “Koperasi Desa (Kopdes) ala Amerika” karena mengusung konsep penyediaan bahan pokok murah dengan dukungan pemerintah dan pengelolaan oleh sektor swasta.

Melalui program tersebut, warga akan memperoleh potongan harga hingga 30 persen untuk berbagai kebutuhan pangan sehari-hari. Pemerintah juga menerapkan skema harga tetap setiap bulan sehingga konsumen dapat menikmati harga yang stabil tanpa terpengaruh fluktuasi pasar.

New York Groceries menggabungkan kepemilikan aset pemerintah daerah dengan pengelolaan ritel swasta melalui skema kemitraan publik-swasta. Model ini dirancang untuk memangkas biaya operasional dan sewa properti yang selama ini menjadi salah satu penyebab tingginya harga bahan pangan di tingkat konsumen.

 

Pemerintah Kota New York menargetkan setiap keluarga dapat menghemat hingga 90 dolar AS per bulan. Program ini terbuka bagi seluruh warga tanpa membedakan tingkat pendapatan. Selain itu, jaringan toko tersebut akan memasarkan produk dengan merek internal “NYC Groceries” untuk menjaga pasokan barang murah tetap tersedia.

Gerai Pertama Dibuka di Bronx

Dikutip dari Business Insider, wilayah Bronx dipilih sebagai lokasi gerai pertama yang ditargetkan mulai beroperasi pada akhir 2027. Seluruh jaringan toko di lima borough New York ditargetkan beroperasi penuh paling lambat pada 2029.

Penentuan lokasi gerai dilakukan berdasarkan analisis kondisi ekonomi kawasan dengan tingkat kerentanan pangan tertinggi. Kebijakan tersebut menjadi respons atas kenaikan harga pangan di New York yang mencapai 25 persen dalam lima tahun terakhir berdasarkan data inflasi nasional.

Produk yang dijual mencakup berbagai kebutuhan pokok, mulai dari daging segar, hasil laut, buah-buahan, sayuran, produk susu, hingga bahan dapur. Pemerintah memastikan harga komoditas tersebut akan dikunci setiap bulan sehingga masyarakat tidak menghadapi lonjakan harga mingguan seperti di pasar komersial.

Jaga Daya Beli Warga

Skema harga tetap dirancang untuk melindungi daya beli seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok lanjut usia yang mengandalkan pendapatan tetap serta keluarga yang rutin membeli kebutuhan pangan.

“Penghematan ini akan berlangsung sepanjang bulan,” katanya.

Artinya tidak ada fluktuasi mingguan atau kekejutan harga di kasir, tidak untuk lansia yang hidup dengan pendapatan tetap, maupun untuk para orang tua yang mengandalkan pasokan irisan apel secara teratur agar balita tidak rewel.

Selain menjamin kepastian harga, pemerintah daerah juga mewajibkan operator toko menandatangani Perjanjian Perburuhan Damai guna memastikan pekerja memperoleh upah layak dan perlindungan kesejahteraan.

Dalam skema tersebut, pemerintah mengendalikan standar desain toko, kualitas produk, serta batas maksimal harga jual. Sementara operasional harian sepenuhnya dijalankan oleh perusahaan ritel swasta yang telah berpengalaman.

Model Lama dengan Skema Baru

Konsep pasar berbasis kepemilikan publik sebenarnya bukan hal baru di New York. Kota tersebut telah mengelola enam pasar daerah di bawah pengawasan Economic Development Corporation. Kebijakan penyediaan lahan dengan biaya sewa rendah bahkan gratis dinilai mampu menekan kebutuhan modal awal bagi penyedia bahan pangan.

Model serupa juga pernah diterapkan di sejumlah kota kecil, seperti St. Paul di Kansas yang berhasil mengoperasikan toko milik pemerintah selama lebih dari satu dekade. Namun, sejumlah proyek serupa juga menghadapi tantangan setelah toko daerah di Kansas City dan Baldwin, Florida, terpaksa ditutup karena persoalan keuangan.

Pedagang Swasta Khawatir

Kehadiran toko grosir bersubsidi memunculkan kekhawatiran di kalangan pemilik toko kelontong dan pelaku usaha ritel pangan. Mereka menilai persaingan akan semakin berat karena bisnis ritel pangan selama ini hanya mengandalkan margin keuntungan sekitar 1 hingga 3 persen.

Biaya sewa tempat, gaji karyawan, serta harga pasokan membuat pedagang independen sulit bersaing dengan gerai yang memperoleh dukungan pemerintah. Sejumlah pedagang juga mengkhawatirkan penurunan jumlah pelanggan setelah jaringan New York Groceries mulai beroperasi.

Meski demikian, Pemerintah Kota New York menegaskan akan terus mengevaluasi pelaksanaan program agar manfaat bagi konsumen tetap berjalan tanpa mengganggu keberlangsungan usaha kecil dan ekosistem ritel lokal. (Tim MajalahPIP)