Koperasi Sawit Didorong Kelola Lahan Sitaan Negara
MajalahPIP.com, MUSI BANYUASIN – Kementerian Koperasi (Kemenkop) mendorong koperasi sawit mengelola lahan sitaan negara melalui kemitraan strategis dengan PT Agrinas Palma Nusantara.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koperasi sebagai pelaku usaha sekaligus mendorong hilirisasi industri sawit nasional.
Deputi Pengembangan Usaha Koperasi Kemenkop Panel Barus mengatakan, kesiapan koperasi mengelola lahan sitaan menjadi salah satu pesan penting.
Hal itu disampaikannya saat peresmian Pabrik Kelapa Sawit (PKS) KUD Sejahtera di Desa Beruge, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatra Selatan.
.jpeg)
“Peresmian pabrik kelapa sawit ini membawa dua narasi besar, yakni bukti nyata bahwa rakyat melalui koperasi mampu menjadi pelaku utama hilirisasi sawit dan kesiapan koperasi-koperasi sawit di seluruh wilayah untuk mengelola lahan sitaan negara melalui kemitraan strategis bersama PT Agrinas Palma Nusantara,” ujar Panel, Rabu (12/8/2026).
Menurut Panel, pengembangan bisnis sawit berbasis koperasi membutuhkan dukungan berbagai pihak. Pemerintah pusat dan daerah, BUMN, lembaga pembiayaan, serta sektor swasta dinilai berperan penting.
Dukungan tersebut diperlukan untuk membangun ekosistem usaha yang memungkinkan koperasi mengelola bisnis sawit secara berkelanjutan.
Kemenkop Dorong Koperasi Miliki Pabrik CPO
Kemenkop juga mendorong koperasi sawit yang memiliki kemampuan pembibitan dan pengelolaan perkebunan. Koperasi tersebut didorong memperluas bisnis dengan memiliki fasilitas pengolahan crude palm oil (CPO).
Dengan fasilitas pengolahan, koperasi tidak hanya menjalankan produksi tandan buah segar (TBS). Koperasi juga dapat masuk ke tahap pengolahan dan memperoleh nilai tambah dari hasil perkebunan.
“Kami mendorong pendirian sedikitnya 40 pabrik CPO milik koperasi dalam 1-2 tahun ini,” kata Panel.
Panel menilai kepemilikan pabrik pengolahan dapat memperkuat posisi koperasi dan anggotanya. Terutama dalam rantai industri sawit yang selama ini memiliki tahapan usaha cukup panjang.
Nilai tambah dari proses pengolahan diharapkan memberikan manfaat lebih besar bagi anggota koperasi. Manfaat tersebut juga diharapkan dirasakan masyarakat sekitar hingga pemerintah daerah.
PKS KUD Sejahtera Jadi Contoh Hilirisasi Sawit
Model pengelolaan tersebut telah diterapkan melalui PKS KUD Sejahtera di Musi Banyuasin. Pabrik tersebut menjadi contoh pengelolaan rantai nilai sawit secara terintegrasi. Rantai tersebut mencakup kebun plasma, pengolahan TBS, produksi CPO, hingga produk turunannya.
Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan keberadaan PKS KUD Sejahtera menunjukkan kemampuan koperasi.
Menurutnya, koperasi dapat menjadi pemilik sekaligus pelaku usaha dalam industri sawit. “Model pengelola pabrik kelapa sawit ini akan menjadi percontohan yang dapat direplikasi di seluruh Indonesia sehingga koperasi benar-benar hadir sebagai Sokoguru Perekonomian Rakyat,” ujar Ferry.
Melalui model tersebut, petani tidak hanya berada sebagai pemasok bahan baku. Petani melalui koperasi dapat memiliki keterlibatan lebih besar dalam pengolahan hasil perkebunan.
Mereka juga berpeluang mendapatkan manfaat ekonomi dari rantai usaha yang lebih panjang.
Koperasi Sawit Jadi Pilar Hilirisasi Nasional
Panel menegaskan penguatan koperasi sawit menjadi bagian dari agenda hilirisasi industri sawit nasional. Koperasi dinilai memiliki posisi strategis karena berhubungan langsung dengan petani dan kegiatan perkebunan.
“Koperasi sawit siap menjadi pilar utama hilirisasi industri sawit nasional. Ini sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 bahwa ekonomi disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan,” tegas Panel.
Dorongan tersebut sekaligus membuka peluang bagi koperasi untuk memperluas perannya dalam industri sawit. Tidak hanya sebagai pengelola perkebunan, koperasi diarahkan menjadi pelaku usaha hingga tahap pengolahan.
Skema kemitraan dengan PT Agrinas Palma Nusantara juga diarahkan untuk memperkuat kapasitas koperasi.
Dengan demikian, koperasi diharapkan mampu mengambil peran lebih besar dalam pengelolaan lahan dan hilirisasi sawit nasional. (sbh)
