Gubernur Sherly Minta Kopdes Merah Putih Jangan Salah Data
MajalahPIP.com, TERNATE – Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota segera memperbaiki validitas data usulan program strategis nasional agar daerah tidak kembali kehilangan kuota pembangunan.
Permintaan itu disampaikan saat pembukaan Seminar Nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Pelabuhan Perikanan Bastiong, Ternate, Rabu (5/8/2026).
Seminar nasional tersebut dibuka secara resmi dengan pemukulan tifa oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan, didampingi Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) RI Yandri Susanto.
Dalam sambutannya, Sherly menegaskan Pemerintah Provinsi Maluku Utara mendukung penuh program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih karena dinilai sejalan dengan upaya mewujudkan kedaulatan ekonomi berbasis kerakyatan di 10 kabupaten/kota di Maluku Utara.
.jpeg)
“Keberadaan kami di sini untuk menyamakan persepsi. Dengan penjelasan langsung dari Pak Menko Pangan, harapannya para kepala daerah dan kepala desa yang hadir bisa pulang dan menjelaskan dengan tepat dan benar, supaya tidak ada disinformasi di lapangan,” ujar Sherly.
Sebagai bentuk dukungan terhadap sektor kelautan, Pemprov Maluku Utara telah menganggarkan 220 unit kapal untuk nelayan pada 2025. Sementara pada 2026, pemerintah daerah mengalokasikan 1.000 mesin tempel berkekuatan 15–20 PK melalui skema cost sharing bersama badan usaha.
Menurut Sherly, langkah tersebut bertujuan agar nelayan memiliki sarana tangkap sendiri sehingga pasokan ikan ke Koperasi Merah Putih dapat berlangsung secara berkelanjutan. Ia juga mengapresiasi alokasi dana Rp2,5 miliar per desa dari pemerintah pusat untuk pengembangan usaha koperasi.
Di sisi lain, Sherly menyoroti persoalan validitas data yang menyebabkan Maluku Utara kehilangan kuota sejumlah program strategis nasional. Pada program cetak sawah baru, misalnya, usulan awal seluas 10.000 hektare menyusut menjadi 2.500 hektare setelah proses verifikasi lapangan.
“Artinya kita kehilangan kuota 7.500 hektare akibat data lahan. Saya minta bupati/wali kota berkoordinasi dengan desa masing-masing untuk memverifikasi ulang. Masih ada waktu satu bulan ke depan untuk perbaikan data,” tegasnya.
Persoalan serupa juga terjadi pada Program Kampung Nelayan Merah Putih. Dari usulan 37 titik hingga 2030, hanya 12 lokasi yang dinyatakan lolos verifikasi.
“Pesan saya, lahan yang diusulkan jangan asal. Harus diverifikasi ukurannya (size), persyaratan teknisnya. Untuk Kampung Nelayan dan sawah tidak butuh sertifikat, cukup surat keterangan desa. Namun, kalau di lapangan tidak sesuai, kuota kita yang hilang. Sangat disayangkan,” lanjutnya.
Sherly menegaskan tujuan utama pembentukan Koperasi Merah Putih adalah mendukung visi pemerintah dalam memperkuat ekonomi desa.
“Tujuan dari Koperasi Merah Putih ini satu, mewujudkan Asta Cita Presiden Prabowo untuk kedaulatan, ketahanan, dan stabilitas ekonomi masyarakat desa. Mendukung ketahanan pangan dan menaikkan nilai tukar petani dan nelayan,” jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Desa dan PDT RI Yandri Susanto mengatakan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih merupakan implementasi Asta Cita ke-6 Presiden RI yang menitikberatkan pembangunan dari desa.
“Indonesia tidak akan terang benderang hanya dengan satu lampu di Monas. Indonesia akan terang ketika lilin-lilin kecil di setiap desa menyala. Koperasi Desa Merah Putih adalah salah satu lilin itu,” kata Menteri Yandri.
Sementara itu, Menko Pangan RI Zulkifli Hasan menegaskan kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berorientasi pada penguatan ekonomi rakyat melalui sektor pangan dan koperasi.
“Tahun 2025 kita sudah tidak impor beras. Kita surplus 4,2 juta ton. Fokus tahun ini adalah mengangkat nelayan dan petani desil 1, serta mempercepat pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” ujarnya.
Kegiatan Seminar Nasional KDKMP menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Deputi Pengawasan Koperasi Kementerian Koperasi Herbeth H.O. Siagian, Wakil Rektor II Universitas Khairun Ternate Irfan Zam, dan Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Tatang Mulyono. (sbh)
