Beda dengan Indonesia, Vietnam Pangkas Pajak 30 Persen untuk Usaha Kecil
MajalahPIP.com, JAKARTA – Pemerintah Vietnam mengusulkan pemangkasan pajak penghasilan (PPh) sebesar 30 persen bagi individu dan perusahaan yang memenuhi syarat.
Insentif pajak tersebut direncanakan berlaku selama dua tahun, yakni pada 2026 dan 2027.
Kebijakan ini menyasar individu dan perusahaan dengan pendapatan tahunan maksimal 10 miliar dong Vietnam. Nilai batas pendapatan tersebut setara sekitar Rp6,76 miliar berdasarkan perhitungan dalam proposal pemerintah Vietnam.
Dikutip dari The Star, Senin (24/8/2026), pengurangan pajak diberikan dari jumlah PPh yang harus dibayarkan.
.jpeg)
Bagi individu yang berdomisili di Vietnam, insentif berlaku untuk kegiatan usaha dengan pendapatan sesuai batas tersebut. Pengurangan pajak sebesar 30 persen diberikan pada masing-masing tahun selama kebijakan berlaku.
Ketentuan serupa juga diusulkan bagi perusahaan dan organisasi yang memenuhi kriteria. Perusahaan dengan pendapatan tahunan maksimal 10 miliar dong akan mendapat pengurangan pajak 30 persen.
Batas pendapatan tersebut berlaku untuk tahun pajak 2026 dan 2027.
Vietnam Ingin Bantu Usaha Kecil
Menteri Keuangan Vietnam Ngo Van Tuan mengatakan pemangkasan pajak ditujukan membantu usaha kecil.
Pelaku usaha kecil dinilai menghadapi berbagai tekanan yang dapat mengganggu aktivitas produksi dan bisnis. Pemerintah berharap insentif pajak tersebut membantu menjaga keberlangsungan kegiatan usaha.
“Pemotongan pajak ini bertujuan meringankan kesulitan dan menstabilkan kegiatan produksi serta bisnis bagi usaha kecil,” kata Ngo Van Tuan, sebagaimana dilaporkan Vietnam News Agency dan dikutip The Star.
Selain meringankan beban usaha, kebijakan tersebut diarahkan untuk membantu mengendalikan inflasi. Pemerintah Vietnam juga berharap stabilitas ekonomi makro tetap terjaga.
Dengan demikian, insentif pajak diharapkan memberi ruang bagi pelaku usaha untuk mempertahankan kegiatan ekonomi.
Penerimaan Negara Vietnam Terancam Berkurang
Kementerian Keuangan Vietnam memperkirakan kebijakan tersebut berdampak terhadap penerimaan anggaran negara.
Pada 2026, penerimaan pemerintah diperkirakan berkurang sekitar 3,19 triliun dong Vietnam. Nilai tersebut setara sekitar Rp2,16 triliun berdasarkan perhitungan dalam proposal.
Dampak terhadap penerimaan negara diperkirakan berlanjut pada 2027. Kementerian memperkirakan penerimaan anggaran berkurang sekitar 3,51 triliun dong Vietnam. Nilai tersebut setara sekitar Rp2,37 triliun.
Dengan demikian, pemerintah Vietnam berpotensi kehilangan penerimaan pajak selama dua tahun. Namun, pemerintah menilai kebijakan tersebut diperlukan untuk membantu usaha kecil yang memenuhi kriteria.
Insentif diharapkan memberi ruang bagi pelaku usaha mempertahankan aktivitas produksi dan bisnis.
Kebijakan pemangkasan pajak tersebut menjadi bagian dari upaya Vietnam meringankan beban usaha kecil.
Pada saat bersamaan, pemerintah berupaya menjaga stabilitas produksi dan mengendalikan inflasi. Pemerintah juga menargetkan stabilitas ekonomi makro tetap terjaga melalui kebijakan tersebut. (sbh)
