Anies Pertanyakan Aliran Dana Kopdes Rp1,4 Miliar

MajalahPIP.com, JAKARTA – Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyoroti pelaksanaan Koperasi Desa (Kopdes) yang menjadi program ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Anies menilai program tersebut tidak seharusnya dijalankan dengan pola seragam dari pemerintah pusat.

Menurut dia, pelaksanaan Kopdes perlu menyesuaikan kondisi, kebutuhan, dan karakteristik setiap desa.

Anies menyebut terdapat dua hal penting dalam pelaksanaan Kopdes. Keduanya adalah pendekatan dari bawah ke atas (bottom up) dan transparansi dalam pengelolaan anggaran.

 

Hal tersebut disampaikan Anies saat menjadi bintang tamu siniar di kanal YouTube NOTASLIMBOY TV yang dikutip pada Sabtu (22/8/2026).

Anies Minta Kopdes Tidak Gunakan Pola Seragam

Sebelum membahas Kopdes, Anies menyoroti pola kepemimpinan di tingkat eksekutif. Menurut dia, kepala pemerintahan tidak perlu terlalu jauh masuk dalam urusan teknis atau micro management.

Pemimpin nasional, kata Anies, seharusnya memberikan pertanyaan spesifik kepada para pembantunya. Dengan cara tersebut, teknokrat dan birokrat dapat mencari solusi berdasarkan persoalan masyarakat.

“Kepemimpinan nasional tidak berkutat di dalam level kegiatan. Berikan pertanyaan mikro, misalnya, ‘Bagaimana caranya semua petani punya tabungan? Bagaimana caranya semua nelayan punya tabungan?’ Nanti teknokrat dan birokrat yang akan mencari cara dan solusinya,” jelas Anies.

Anies kemudian mengingatkan kondisi geografis dan demografis Indonesia sangat beragam. Karena itu, pelaksanaan Kopdes dinilai tidak bisa menggunakan satu cetak biru untuk seluruh desa.

Menurut Anies, kebutuhan desa di wilayah pegunungan berbeda dengan desa pesisir dan dataran rendah.

“Desa pegunungan, desa pesisir, dataran rendah, itu kebutuhannya beda-beda. Ada yang butuhnya perahu, ada yang butuhnya mobil, ada yang butuh cold storage untuk simpan ikan, ada yang butuh lumbung atau silo untuk hasil tani. Jadi, pengerjaannya, prosesnya, semuanya itu harus bottom-up, bukan top-down,” tegasnya.

Pendekatan bottom up dinilai dapat membuat kebutuhan setiap desa menjadi dasar pelaksanaan program. Dengan demikian, bentuk usaha koperasi dapat disesuaikan dengan potensi dan persoalan di masing-masing wilayah.

Anies Ingatkan Pentingnya Transparansi Anggaran

Anies juga mengapresiasi pemerintah yang mengadopsi gagasan koperasi dari Mohammad Hatta. Namun, dia mengingatkan pemerintah tidak cukup hanya mengambil konsep kelembagaan koperasi.

Menurut Anies, nilai-nilai yang melekat pada sosok Bung Hatta juga perlu diterapkan.

“Setuju tentang negara mengambil gagasan Bung Hatta soal koperasi. Tapi jangan lupa, sifat Bung Hatta-nya juga dibawa. Bung Hatta itu sifatnya apa sih? Berintegritas. Artinya apa? Transparansi full,” ujar Anies.

Anies menilai transparansi penting karena program Kopdes menggunakan anggaran negara. Pemerintah perlu memastikan anggaran yang dialokasikan benar-benar sampai kepada masyarakat.

Pengelolaan anggaran juga harus terhindar dari pemotongan maupun penyimpangan.

Anies Pertanyakan Anggaran Kopdes Sampai Desa

Anies bahkan mempertanyakan sejauh mana anggaran yang dialokasikan untuk program tersebut benar-benar diterima masyarakat di tingkat desa.

“Kalau dialokasikan anggaran 1,4 miliar misalnya, itu sampainya di bawah berapa? Saya melihat gagasannya diadopsi, nah sifatnya mana nih? Di mana nih sifat Bung Hatta-nya?” tanya Anies.

Menurut Anies, keberhasilan koperasi tidak hanya ditentukan oleh gagasan ekonomi yang digunakan. Nilai integritas dan keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat juga harus menjadi bagian penting.

Catatan tersebut menempatkan keberhasilan Kopdes pada kualitas pelaksanaannya.

Program tersebut dinilai perlu menyesuaikan kebutuhan setiap desa dan dikelola secara transparan.

Dengan pendekatan tersebut, anggaran dan program koperasi diharapkan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat desa. (sbh)