Utang Luar Negeri RI Tembus 453,4 Miliar Dolar AS pada Triwulan II 2026
MajalahPIP.com, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) mencatat utang luar negeri (ULN) Indonesia mencapai USD453,4 miliar pada triwulan II 2026. Posisi tersebut tumbuh 4,4 persen secara tahunan atau year-on-year (yoy). BI menyebut kondisi ULN Indonesia masih terjaga.
Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mengatakan pertumbuhan utang luar negeri terutama berasal dari sektor publik.
“Perkembangan tersebut disebabkan oleh peningkatan utang luar negeri publik, baik pemerintah maupun bank sentral, di tengah kontraksi pertumbuhan utang luar negeri swasta yang lebih rendah,” ujar Ramdan dalam keterangannya, Selasa (18/8/2026).
Ramdan mengatakan struktur utang luar negeri Indonesia tetap sehat. Kondisi tersebut didukung penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.
.jpeg)
Hal itu tercermin dari rasio utang luar negeri terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Rasio tersebut tercatat sebesar 30,6 persen pada triwulan II 2026.
Utang luar negeri Indonesia juga didominasi utang jangka panjang. Porsinya mencapai 82,1 persen dari total utang luar negeri.
BI dan pemerintah terus memperkuat koordinasi untuk memantau perkembangan utang luar negeri. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga struktur utang tetap sehat.
Indonesia juga akan mengoptimalkan utang luar negeri untuk menopang pembiayaan pembangunan. Pemanfaatannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional berkelanjutan.
“Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian,” tambahnya.
Utang Luar Negeri Pemerintah Tumbuh 2,9 Persen
Ramdan menyebut utang luar negeri publik masih berada dalam kondisi terjaga. Posisi ULN pemerintah mencapai USD216,3 miliar pada triwulan II 2026.
Angka tersebut tumbuh 2,9 persen secara tahunan. Pertumbuhan ini melambat dibandingkan triwulan I 2026 sebesar 3,8 persen.
Perkembangan utang luar negeri pemerintah terutama dipengaruhi aliran masuk pada Surat Berharga Negara (SBN). Kondisi tersebut mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia.
Pemerintah juga berkomitmen menjaga kredibilitas pembayaran utang. Pokok dan bunga utang akan dibayarkan secara tepat waktu.
Pengelolaan utang luar negeri dilakukan secara pruden, terukur, dan fleksibel. Kebijakan tersebut ditujukan untuk menciptakan pembiayaan yang efisien dan optimal.
Utang luar negeri menjadi salah satu komponen instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemanfaatannya diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif.
Pemerintah tetap memperhatikan aspek keberlanjutan dalam pengelolaan utang luar negeri. Kebijakan tersebut bertujuan menjaga stabilitas pembiayaan nasional.
Lima Sektor Utama Penerima Utang Luar Negeri Pemerintah
Berdasarkan sektor ekonomi, utang luar negeri pemerintah digunakan untuk membiayai sejumlah sektor strategis.
Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial mendapat porsi terbesar. Kontribusinya mencapai 22 persen dari total utang luar negeri pemerintah.
Selanjutnya, sektor Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib mencapai 20,6 persen.
Sektor Jasa Pendidikan memperoleh porsi 16,2 persen. Kemudian, sektor Konstruksi mencapai 11,5 persen. Sementara itu, sektor Transportasi dan Pergudangan memiliki porsi sebesar 8,5 persen.
Ramdan memastikan posisi utang luar negeri pemerintah relatif aman dan terkendali. Hampir seluruh utang luar negeri pemerintah merupakan utang berjangka panjang.
Sementara itu, peningkatan utang luar negeri bank sentral dipengaruhi sejumlah faktor. Salah satunya kenaikan kepemilikan non-residen terhadap instrumen moneter SRBI.
Kenaikan tersebut sejalan dengan operasi moneter pro-market. Kebijakan itu juga dilakukan untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah.
Langkah tersebut menjadi penting di tengah meningkatnya kembali ketidakpastian global.
Utang Luar Negeri Swasta Masih Mengalami Kontraksi
Di sisi lain, utang luar negeri swasta masih melanjutkan tren kontraksi. Posisi utang luar negeri swasta tercatat sebesar USD194,6 miliar.
Angka tersebut mengalami kontraksi 0,6 persen secara tahunan. Kontraksi itu lebih rendah dibandingkan triwulan I sebesar 1,3 persen.
Perkembangan tersebut terutama dipengaruhi utang luar negeri lembaga keuangan atau financial corporations. Sektor tersebut mengalami kontraksi sebesar 3,4 persen secara tahunan.
Kontraksi tersebut lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada triwulan I 2026, kontraksinya mencapai 6,3 persen.
Berdasarkan sektor ekonomi, utang luar negeri swasta terutama berasal dari empat sektor utama. Sektor tersebut meliputi Industri Pengolahan, Jasa Keuangan dan Asuransi. Kemudian, Pengadaan Listrik dan Gas serta Pertambangan dan Penggalian.
Keempat sektor tersebut menyumbang 79,4 persen dari total utang luar negeri swasta. Struktur utang luar negeri swasta juga masih didominasi utang jangka panjang.
Porsi utang jangka panjang mencapai 75,7 persen dari total utang luar negeri swasta. (sbh)
