Anggaran Ketahanan Pangan 2027 Tembus Rp195,3 Triliun

MajalahPIP.com, JAKARTA – Pemerintah menyiapkan anggaran ketahanan pangan sebesar Rp195,3 triliun pada 2027. Anggaran tersebut meningkat 2,3 persen dibandingkan proyeksi kebutuhan 2026 sebesar Rp190,9 triliun.

Kenaikan anggaran menjadi bagian dari upaya pemerintah mewujudkan swasembada pangan nasional.

Kebijakan tersebut merupakan salah satu agenda utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Anggaran tersebut antara lain digunakan untuk pembangunan kawasan swasembada pangan, pembangunan pergaraman nasional, program kampung nelayan merah putih, program kapal ikan modern, peningkatan akses pembiayaan dan permodalan, perlindungan usaha pertanian dan perikanan, serta subsidi pupuk,” tulis dokumen Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN 2027, dikutip Selasa (18/8/2026).

 

Anggaran tersebut diarahkan untuk meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga ketersediaan pangan nasional.

Pemerintah juga menyiapkan subsidi pupuk sebesar Rp48,24 triliun pada 2027. Anggaran subsidi tersebut meningkat 2,9 persen dibandingkan proyeksi 2026 sebesar Rp46,87 triliun.

Lima Arah Kebijakan Ketahanan Pangan

Pemerintah menetapkan sejumlah arah kebijakan ketahanan pangan dalam RAPBN 2027. Pertama, akan meningkatkan produktivitas pangan melalui berbagai program pertanian dan perikanan. Program tersebut mencakup intensifikasi serta ekstensifikasi lahan pertanian.

Pemerintah juga mendorong modernisasi sistem pertanian dan perikanan. Penguatan infrastruktur pertanian dan pembangunan pergaraman nasional turut menjadi prioritas.

Selain itu, pemerintah menyiapkan pendampingan dan penguatan kelembagaan usaha. Peremajaan tanaman perkebunan serta penguatan riset perbenihan juga masuk dalam kebijakan tersebut.

Kedua, pemerintah berupaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan nasional. Langkah tersebut dilakukan melalui pembangunan kawasan swasembada pangan dan kawasan perkebunan.

Pemerintah juga akan memperkuat cadangan pangan dan efisiensi rantai pasok. Penguatan sistem logistik pangan nasional menjadi bagian dari strategi tersebut.

Pemerintah juga mendorong pengembangan kawasan industri pendukung dan integrasi hulu-hilir.

Ketiga, pemerintah akan meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan. Programnya mencakup pemberdayaan serta bantuan sarana dan prasarana produksi.

Pemerintah juga meningkatkan akses pembiayaan dan permodalan bagi pelaku usaha. Perlindungan terhadap usaha pertanian dan perikanan turut menjadi perhatian.

Keempat, pemerintah akan memperkuat ketahanan pangan yang adaptif terhadap perubahan iklim. Strategi tersebut mencakup langkah mitigasi dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim.

Kelima, pemerintah secara bertahap menopang kedaulatan pangan nasional. Target tersebut dimulai dari beras, kemudian jagung, kedelai, daging, bawang putih, dan gula.

Anggaran Ketahanan Pangan Naik dalam Lima Tahun

Dokumen RAPBN mencatat anggaran ketahanan pangan mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Namun, anggaran tersebut sempat mengalami penurunan pada periode 2024-2025.

Pada 2022, anggaran ketahanan pangan ditetapkan sebesar Rp88,8 triliun. Anggaran kemudian meningkat menjadi Rp115,1 triliun pada 2023.

Pada 2024, anggaran kembali meningkat menjadi Rp159,5 triliun. Namun, anggaran turun 9,8 persen menjadi Rp143 triliun pada 2025.

Pemerintah kemudian memproyeksikan anggaran ketahanan pangan mencapai Rp190,9 triliun pada 2026. Anggaran tersebut kembali meningkat menjadi Rp195,3 triliun pada 2027.

Produktivitas Pangan Mengalami Peningkatan

Pemerintah menyebut peningkatan anggaran turut mendorong produktivitas sejumlah komoditas pangan.

Data BPS menunjukkan produktivitas padi meningkat dari 52,38 kuintal per hektare pada 2022. Angka tersebut naik menjadi 53,18 kuintal per hektare pada 2025.

Produktivitas jagung juga meningkat dari 57,08 kuintal per hektare pada 2022. Pada 2025, produktivitas jagung mencapai 57,74 kuintal per hektare.

Peningkatan juga terjadi pada produksi sejumlah komoditas pangan lainnya. Produksi daging ayam ras pedaging meningkat dari 3,77 juta ton pada 2022. Produksi tersebut kemudian mencapai 4,17 juta ton pada 2025.

Produksi telur ayam petelur juga meningkat dari 5,57 juta ton menjadi 6,41 juta ton.

Kesejahteraan Petani dan Nelayan Meningkat

Pemerintah juga mencatat peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan. Indikator tersebut terlihat dari kenaikan nilai tukar petani (NTP) pada Juni 2026.

NTP Juni 2026 tercatat sebesar 127,65, meningkat dibandingkan 121,72 pada Juni 2025. Angka tersebut menunjukkan kenaikan sebesar 4,87 persen secara tahunan.

Sementara itu, nilai tukar nelayan (NTN) juga mengalami peningkatan. NTN Juni 2026 tercatat sebesar 107,47, naik dari 101,49 pada Juni 2025. Angka tersebut meningkat sebesar 5,89 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. (sbh)