Ini Biang Kerok Penyebab Koperasi di Indonesia Banyak yang Gagal

MajalahPIP.com, JAKARTA – Pemerhati koperasi, Muhammad Hatta Taliwang, menyoroti persoalan koperasi di Indonesia. Menurut Hatta, sejumlah persoalan tersebut perlu menjadi perhatian dalam pengembangan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih).

Hatta menilai rendahnya rasa saling percaya antaranggota menjadi salah satu penyebab koperasi sulit berkembang.

Kondisi tersebut berbeda dengan koperasi di Jepang yang ditopang kepercayaan dan kedisiplinan anggotanya.

“Mengapa koperasi banyak gagal di Indonesia? Saya pertama, beda dengan di Jepang. Di Jepang itu koperasi, anggotanya rasa saling percayanya tinggi. Kalau di sini rasa saling curiganya tinggi,” kata Hatta dalam diskusi ‘Dua Tahun Pemerintahan Prabowo’ di Jakarta, Selasa (18/8/2026).

 

Menurut Hatta, persoalan kepercayaan tersebut relevan dalam pengembangan Kopdes Merah Putih.

Koperasi desa, kata dia, tidak cukup hanya dibentuk secara kelembagaan. Koperasi juga harus mampu membangun kepercayaan dan rasa memiliki dari masyarakat.

Manajemen Koperasi Harus Profesional

Selain persoalan kepercayaan, Hatta menyoroti kualitas manajemen koperasi di Indonesia. Dia menyebut masih terdapat pengurus koperasi yang tidak memahami akuntansi dan bisnis. Menurutnya, kondisi tersebut membuat pengelolaan koperasi tidak berjalan secara profesional.

“Begitu juga manajemennya. Kalau di kita ini kan ada pengurusnya tidak tahu akuntansi, tidak paham bisnis, tidak profesional,” ujarnya.

Hatta menilai profesionalisme menjadi faktor penting bagi Kopdes Merah Putih. Terlebih jika koperasi desa ingin menjadi kekuatan ekonomi di tingkat lokal.

Pengelolaan koperasi membutuhkan sumber daya manusia yang memahami bisnis dan pengelolaan keuangan. Aspek transparansi dan akuntabilitas juga dinilai perlu diperkuat dalam pengelolaan koperasi.

Koperasi Harus Terhubung dengan Industri

Hatta juga menilai koperasi perlu terhubung dengan rantai industri. Menurutnya, koperasi akan sulit berkembang jika hanya menjalankan aktivitas perdagangan. Koperasi perlu memiliki hubungan jelas dengan pemasok, industri, maupun pasar.

Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi pengembangan Kopdes Merah Putih di berbagai daerah. Kopdes Merah Putih dinilai tidak cukup hanya menjadi unit distribusi barang di tingkat desa.

Koperasi perlu memiliki model bisnis yang jelas dan sesuai potensi ekonomi desa. Dengan begitu, aktivitas koperasi dapat menciptakan nilai tambah bagi masyarakat setempat.

Kritik Pembentukan Koperasi Secara Top-Down

Hatta juga mengkritik pola pembentukan koperasi yang dilakukan secara top-down. Menurutnya, koperasi yang sehat semestinya dibangun berdasarkan kesepakatan para anggota.

“Koperasi kita itu didirikan top-down. Padahal kalau koperasi menurut Bung Hatta itu harus dari kesepakatan, musyawarah dan sebagainya dari anggota. Itu baru bisa jadi sehat,” kata Hatta.

Karena itu, pengembangan Kopdes Merah Putih perlu memastikan keterlibatan masyarakat desa.

Masyarakat harus ditempatkan sebagai anggota sekaligus pemilik koperasi. Dengan demikian, koperasi tidak sekadar hadir sebagai program pemerintah. Koperasi diharapkan tumbuh berdasarkan kebutuhan dan kesepakatan masyarakat desa.

Tata Kelola dan Pengawasan Perlu Diperkuat

Hatta turut menyoroti persoalan tata kelola dan korupsi dalam koperasi Indonesia. Menurutnya, persoalan tersebut menjadi salah satu tantangan yang harus mendapat perhatian.

Karena itu, aspek pengawasan dan transparansi perlu diperkuat dalam pengelolaan koperasi. Langkah tersebut diperlukan agar koperasi tidak kembali menghadapi persoalan serupa.

Penguatan kepercayaan, profesionalisme, model bisnis, partisipasi anggota, serta tata kelola menjadi kunci.

Hal tersebut dinilai penting agar Kopdes Merah Putih dapat berkembang secara sehat dan berkelanjutan. (sbh)