Menteri Ferry Luruskan Anggaran Rp103 Miliar yang Disebut untuk Podcast
MajalahPIP.com, JAKARTA – Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono meluruskan kabar mengenai anggaran Rp103 miliar yang disebut untuk podcast. Ferry menegaskan, anggaran tersebut tidak diperuntukkan khusus untuk produksi podcast.
Menurut Ferry, anggaran itu berkaitan dengan kebutuhan komunikasi publik Kementerian Koperasi secara lebih luas.
Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung penyampaian program dan kebijakan perkoperasian kepada masyarakat.
Ia menjelaskan, alokasi tersebut mencakup berbagai kebutuhan dalam pelaksanaan tugas kementerian. Di antaranya fungsi hubungan masyarakat, komunikasi publik, dokumentasi, dan publikasi.
.jpeg)
Anggaran tersebut juga mencakup dukungan tata usaha, teknologi informasi, serta infrastruktur.
“Komunikasi publik bukan hanya mengenai podcast. Podcast merupakan salah satu kanal komunikasi. Ada fungsi humas, tata usaha, teknologi informasi, infrastruktur, dokumentasi, publikasi, dan berbagai dukungan lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas kementerian,” ujar Ferry dalam keterangan tertulis, Rabu (2/9/2026).
Komunikasi Publik Perlu Dikelola Profesional
Ferry mengatakan, komunikasi publik membutuhkan pengetahuan dan keahlian yang profesional. Hal itu diperlukan agar informasi mengenai kebijakan dan program pemerintah dapat disampaikan secara tepat.
Informasi tersebut juga harus mudah dipahami serta mampu menjangkau masyarakat secara luas.
“Ilmu komunikasi memiliki peran penting dalam memastikan kebijakan dan program pemerintah dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat. Karena itu, komunikasi publik perlu dikelola secara profesional sebagai bagian dari pelaksanaan tugas pemerintahan,” tambahnya.
Menurut Ferry, dukungan komunikasi publik dibutuhkan untuk menyampaikan berbagai program perkoperasian. Informasi tersebut ditujukan kepada masyarakat dan koperasi di seluruh Indonesia.
Program tersebut mencakup koperasi eksisting yang terus diperkuat pemerintah. Selain itu, komunikasi publik juga mendukung pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Ferry menilai komunikasi publik menjadi bagian penting dalam memastikan program pemerintah diketahui masyarakat. Maka dari itu, informasi yang disampaikan juga diharapkan dapat dipahami dan dimanfaatkan secara optimal.
“Tidak tepat kalau kebutuhan komunikasi publik kemudian disebut sebagai anggaran untuk podcast. Podcast hanya salah satu kanal. Komunikasi publik diperlukan agar program pemerintah dapat diketahui, dipahami, dan dimanfaatkan oleh masyarakat,” beber Ferry. (sbh)
