Kemenkop Ajukan Tambahan Anggaran 2027 untuk Perkuat Koperasi Desa Merah Putih

MajalahPIP.com, JAKARTA – Kementerian Koperasi (Kemenkop) mengajukan tambahan anggaran 2027 untuk memperkuat program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Tambahan anggaran tersebut akan mendukung penguatan sumber daya manusia, pendidikan, pembinaan, pendampingan, serta pengawasan koperasi.

Kemenkop memastikan penggunaan anggaran Tahun Anggaran 2027 akan difokuskan untuk memperkuat pelaksanaan program perkoperasian.

Fokus tersebut mencakup penguatan kelembagaan dan operasionalisasi KDKMP yang sedang dikembangkan di berbagai daerah.

 

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan tambahan anggaran diperlukan untuk menjalankan fungsi monitoring dan pembinaan.

“Kami mengajukan tambahan anggaran karena Kementerian Koperasi memiliki tanggung jawab melakukan monitoring dan pembinaan terhadap koperasi eksisting maupun KDKMP,” katanya dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/9/2026).

Rapat tersebut membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Koperasi Tahun Anggaran 2027.

Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Eko Hendro Purnomo dan dihadiri jajaran Kemenkop dan anggota Komisi VI DPR RI.

Anggaran Rp103 Miliar Bukan Khusus Podcast

Dalam rapat tersebut, Ferry juga menjelaskan pemberitaan mengenai anggaran Rp103 miliar yang disebut untuk podcast. Ia menegaskan anggaran tersebut bukan dialokasikan khusus untuk produksi podcast.

Menurut Ferry, anggaran tersebut merupakan bagian dari kebutuhan komunikasi publik dan dukungan tugas kementerian.

Alokasi tersebut mencakup hubungan masyarakat, komunikasi publik, dokumentasi, publikasi, tata usaha, teknologi informasi, dan infrastruktur.

“Komunikasi publik bukan hanya mengenai podcast. Podcast merupakan salah satu kanal komunikasi. Ada fungsi humas, tata usaha, teknologi informasi, infrastruktur, dokumentasi, publikasi, dan berbagai dukungan lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas kementerian,” jelasnya.

Ferry menilai komunikasi publik penting untuk memastikan kebijakan pemerintah dipahami masyarakat secara tepat. Karena itu, pengelolaan komunikasi publik membutuhkan pengetahuan dan keahlian profesional.

Hal tersebut diperlukan agar informasi pemerintah tersampaikan secara efektif dan menjangkau masyarakat luas.

“Ilmu komunikasi memiliki peran penting dalam memastikan kebijakan dan program pemerintah dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat. Karena itu, komunikasi publik perlu dikelola secara profesional sebagai bagian dari pelaksanaan tugas pemerintahan,” tuturnya.

Anggaran Kemenkop Harus Efektif dan Akuntabel

Ferry mengatakan dukungan komunikasi publik diperlukan untuk menyampaikan program perkoperasian kepada masyarakat. Informasi tersebut ditujukan bagi koperasi eksisting maupun KDKMP yang sedang dikembangkan.

Ia memastikan seluruh penggunaan anggaran Kemenkop diarahkan untuk mendukung tugas dan kinerja kementerian.

Pengelolaan anggaran juga mengedepankan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, serta hasil yang terukur.

“Kami memahami bahwa anggaran negara harus digunakan secara bertanggung jawab. Karena itu, kami terus memastikan setiap penggunaan anggaran dilakukan secara efektif, efisien, akuntabel, dan memiliki hasil yang terukur,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Eko Hendro Purnomo mengapresiasi kinerja Kemenkop. Ia meminta kebutuhan anggaran mendatang diarahkan secara spesifik untuk memperkuat koperasi, termasuk KDKMP.

Penguatan tersebut dinilai perlu dilakukan melalui pelatihan, pembinaan, pengawasan, serta tenaga pendamping profesional.

“Koperasi, termasuk KDKMP, harus memiliki manajemen dan tata kelola yang sehat sehingga mampu memberikan manfaat ekonomi nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.

Melalui penguatan kelembagaan, pembinaan, dan pengawasan berkelanjutan, Kemenkop berharap koperasi semakin berkembang.

Program tersebut diharapkan memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat. (sbh)