Biaya Produksi Beras RI Tiga Kali Lipat Thailand dan Vietnam
MajalahPIP.com, JAKARTA – Biaya produksi beras Indonesia masih jauh lebih mahal dibandingkan Thailand dan Vietnam. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebut biaya produksi beras Indonesia mencapai Rp12.000 per kilogram.
Angka tersebut sekitar tiga kali lipat dibandingkan biaya produksi beras Thailand dan Vietnam.
Di kedua negara tersebut, biaya produksi satu kilogram beras disebut hanya sekitar Rp3.800.
Zulhas menilai tingginya biaya produksi beras nasional dipengaruhi berbagai persoalan di tingkat petani.
.jpeg)
Faktor tersebut meliputi rendahnya produktivitas, varietas yang belum unggul, serta manajemen pertanian yang belum optimal.
“Lampung untuk mendapat 1 kilo beras, petani kita ongkosnya Rp12.000. Karena kita tergantung kepada impor, kita nggak terlatih. Produktivitasnya rendah, varietasnya tidak unggul, manajemennya buruk, karena nggak terlatih,” kata Zulhas dalam acara Lampung Financial Festival 2026, Sabtu (5/9/2026).
Menurut Zulhas, kondisi tersebut menunjukkan produktivitas pertanian Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara tetangga.
“Thailand, Vietnam untuk dapat 1 kilo beras, ongkosnya itu Rp3.800. Jauh sekali. Jadi produktivitas kita sepertiga. Dia Rp3.800, kita Rp12.000. Kita termasuk bangsa yang kurang tanggung jawab dong,” tambahnya.
Harga Beras Mahal, Pendapatan Masyarakat Lebih Rendah
Zulhas menilai tingginya biaya produksi beras menjadi persoalan serius bagi masyarakat Indonesia. Terlebih, pendapatan per kapita Indonesia disebut masih lebih rendah dibandingkan Thailand.
“Indonesia income per kapitanya tidak sampai Rp5.000. Thailand income per kapitanya hampir Rp8.000. Berarti Thailand lebih kaya dari orang Indonesia, tapi dia membayar untuk makan lebih murah. Lebih murah, sehingga dia bisa nabung,” tutur Zulhas.
Menurutnya, harga pangan yang lebih murah memberikan ruang lebih besar bagi masyarakat memenuhi kebutuhan lainnya.
“Dia bisa sekolahkan anaknya lebih bagus, dia bisa mencukupi gizi putra-putrinya, karena penghasil lebih tinggi untuk hidup lebih murah. Kita, penghasil kita lebih kecil, membayar lebih mahal untuk makan. Maka kita miskin, bisa kurang gizi, bisa kurang sarana-sarana. Akhirnya kita kalah bersaing,” sambungnya.
Risiko Ketergantungan Impor Beras
Zulhas menegaskan Indonesia tidak bisa menyelesaikan persoalan produktivitas dengan mengandalkan impor beras. Menurutnya, impor beras justru dapat merugikan petani dalam negeri.
“Saya ambil contoh tahun 2024 kita impor beras hampir setengah juta ton. Kalau kita impor beras, artinya petani Indonesia itu sengsara. Tidak dapat manfaatnya. Jadi tidak sederhana. Yang dapat manfaatnya itu petani dari Thailand, petani dari Vietnam, petani dari India,” ujarnya.
Ia mengingatkan rendahnya produktivitas dapat memicu persoalan ekonomi bagi petani dalam jangka panjang. Kondisi tersebut bahkan berpotensi mendorong terjadinya kemiskinan struktural di kalangan petani.
“Terus kalau petani kita tidak makmur, lama-lama-lama produktivitasnya rendah. Kalau produktivitasnya rendah, maka akan melahirkan kemiskinan yang masif. Lama-lama petani Lampung ini tidak punya sawah lagi, karena miskin. sawahnya dijual atau digadai, dia berubah menjadi buruh tani. Itu dampaknya itu soal makan. Kemudian apa lagi, kita tidak menjadi negara yang kompetitif,” ujarnya.
Pemerintah Dorong Kesejahteraan Petani
Karena itu, pemerintah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan petani lokal. Kesejahteraan petani dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan produksi sekaligus mendorong perekonomian nasional.
Zulhas menyebut kondisi petani mulai membaik setelah Indonesia tidak lagi mengimpor beras pada 2025.
“Alhamdulillah 2025 kita nggak impor beras lagi. Apa yang terjadi? Petani kita lebih makmur, nilai tukarnya dari 116 jadi 127. 127 nilai tukarnya, lebih makmur. Bisa sekolahkan anaknya, bisa angsur motor. Alhamdulillah,” pungkas Zulhas. (sbh)
